Merubah Paradigma Dari Darat Ke Laut

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau sekitar 17.204 dan memiliki luas daratan 5,8 juta Km². Indonesia juga memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar 80% wilayah laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan 20% wilayah darat. Data tersebut sangat jelas menunjukan bahwa wilayah daratan sangat sedikit dibandingkan dengan wilayah kelautan. Di dunia inetrnasional Indonesia telah diakui sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS (United Nation Conventation on the Law Of Sea) pada tahun 1982

.
Berkaitan dengan kondisi laut Indonesia, penulis akan memaparkan kondisi kemaritiman dan kelautan yang terdapat di Kalimantan Barat. Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 146.807 km² (7,53% luas Indonesia) yang sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Karimata, laut Cina Selatan dan laut Natua. Provinsi Kalimantan Barat memiliki tujuh Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu Kab. Sambas, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Kayong Utara, dan Kab. Ketapang.  Jumlah pulau-pulau kecil di Kalimantan Barat berjumlah 212 buah, yang tersebar di tujuh kabupaten/kota pesisir tersebut. Berdasarakan data yang dirilis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 panjang garis pantai adalah 1.398 Km dan Luas laut sebesar: 3,2 Juta Ha

Dengan wilayah laut yang luas, tentunya potensi laut yang berada di daerah Kalimantan Barat banyak menyimpan potensi laut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Laut dalam hal ini sangat kaya akan sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti biota laut, ikan, rumput laut, terumbu karang, hutan mangrove, wisata bahari, media transportasi antar pulau yang sangat ekonomis dan lain sebagainya. Selain sumber daya yang dapat diperbarui, laut juga banyak menyimpan sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti gas bumi, minya dan mineral. Sangat jelas dengan kekayaan yang melimpah seharusnya potensi kekayaan laut segera dimanfaatkan bukan ditelantarkan.

Peluang yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi sumberdaya laut sepatutnya memberikan kontribusi yang besar. Bahkan sudah sepatutnya pula menjadi sektor penggerak ekonomi daerah maupun nasional. Pada kenyataannya sektor perikanan dan kelautan nasional di Kalimantan Barat masih belum dimanfaatkan secara baik danoptimal, hal ini diperlihatkan dari data secara kasat mata bahwa masyarakat pesisir yang merupakan masyarakat yang paling dekat dengan sumberdaya laut umumnya masih tergolong masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Pemerintah saat ini memfokuskan pembangunan di berbagai sektor atau wilayah yang berpotensi besar dalam menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, yang pada umumnya berlokasi di kawasan darat. Dimana paradigma yang terus berlangsung sampai saat ini oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah lebih berorientasi ke darat daripada sektor laut. Seperti banyaknya pelabuhan yang terdapat di Indonesia maupaun Kalimantan Barat. Perkembangan pelabuhan di Indonesia menurut data World Economy Forum dalam Global Competitiveness Report tahun 2014-2015 kualitas infrastruktur pelabuhan Indonesia hanya berada pada peringkat 77 dari 143 negara. Hal ini tergolong buruk jika dibandingkan dengan kualitas infrastruktur lainnya seperti infrastruktur kereta api peringkat 41, infrastruktur jalan peringkat 72, dan infrastruktur bandara peringkat 72, (dikutip dalam buku Statistik Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Kabupaten Sambas:2014).

Laut Kalimantan Barat seperti di Paloh Kabupaten Sambas sebenarnya juga mempunyai kekayaan sumber daya alam seperti kaya akan gas alam dan populasi ikan yang beragam. Namun karena fokus pemerintah kurang di sektor kelautan maka berdampak dengan banyak permasalahan yang muncul, seperti pada tahun 2011 pernah terjadi perselisihan antara Malaysia dan Indonesia yang saling mengklaim wilayah pantai tanjung datok dan camar bulan merupakan wilayah Malaysia. Setahun terakhir ini wilayah laut kalimantan Barat juga sempat menjadi pusat perhatian Menteri Keluatuan Dan Peikanan bahwa laut Kalimantan Barat merupakan daearah paling rawan pencurian ikan yang ada di Indonesia, dilansir dari Tempo.Co dan www.beritasatu.com. Selain itu beberapa bulan terakhir sempat terjadi konflik antara Indonesia dan Cina yang berada di Laut Cina Selatan yang diduga karena permasalahan dengketa kepemilikan kedaulatan territorial dan memperebutkan gas alam yang terdapar di dasar laut tersebut.

Dari tiga permasalahan dengan negara tetangga, seharusnya menjadi evaluasi supaya pemerintah segera memberikan kebijakan dan strategi pembangunan wilayah maritim untuk mencapai ketahanan dan keamanan nasional yang ketat dan kuat  di daerah laut Kalimantan Barat apalagi daerah tersebut kaya akan sumber daya alam dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Selain meningkatkan keamanan pemerintah juga memberikan pendidikan kemaritiman ke masyarakat sekitar pesisir dan menciptakan lapangangan pekerjangan yang bisa memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di laut Kalimantan Barat.

Kalimantan barat saat ini juga banyak mempunyai wisata bahari yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, namun saat ini terkendala oleh infrastruktur yang kurang memadai dan sumber daya manusia yang masih jauh dari harapan. Dengan banyaknya potensi wisata seperti pantai, pulau, terumbu karang, konservasi hutan manggrove dan konservasi penyu namun hasil yang diharapkan masih belum maksimal. Kerjasama anatara pmerintah dan masyarakat dalam menciptkanan sumber daya manusia unggul. Dalam hal ini sosialisasi, pendidikan dan perhatian pemerintah sangat diperlukan.

Bangsa dan beberapa daerah yang kaya hasil laut sudah saatnya seperti daerah Kalimantan Barat sudah seharusnya merubah cara pandang pembangunan dari pembangunan yang semata berbasis daratan (Land based development) menjadi lebih berorientasi kepada pembangunan berbasis kelautan (Ocean based development), mengingat negara kita adalah negara kepulauan yang sudah diakui dunia dan terakomodasi dalam UUD 1945 pasal 25A. beberapa pakar juga menyatakan bahwa potensi laut sangat besar memeberikan keuntungan. prospek pengelolaan sumber kekayaan alam di lepas pantai semakin memberikan peluang mengingat ditemukannya indikasi baru potensi ”mineral hidrotermal” di dasar laut dalam (Lili Sarmili, 2002; Subaktian Lubis 2002; dan Halbach, 2003). Oleh sebab itu, orientasi pembangunan yang sebelumnya lebih memperhatikan wilayah daratan perlu diubah mengingat laut merupakan sumber penghidupan di masa depan. Paradigma pembangunan di sektor kelautan yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengembalikan kejayaan bangsa ini sebagai negara maritim.

Penulis  Riko Saputra Ketua Ikatan Mahasiswa Kecamatan Teluk Keramat (IMTEK) periode 2014-2016